Palu, Kamis, 12 November 2026 – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kota Palu yang berada di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta memastikan penyelenggaraan pelayanan informasi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Rombongan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin langsung oleh Ketua KI Sulteng, Drs. Indra A. Yosvidar, M.A.P, didampingi Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola, Santi Rahmawaty, SE., M.Ak, Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik, Hary Azis, S.Sos., M.Si, serta Asisten Ahli. Turut hadir mewakili Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Intje Yusuf.
Kedatangan rombongan KI Sulteng diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Kominfo Kota Palu beserta jajaran.
Dalam kegiatan tersebut, tim KI Sulteng melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik pada PPID Utama Pemerintah Kota Palu. Evaluasi mencakup aspek kelembagaan PPID, ketersediaan dan pengelolaan informasi publik, standar pelayanan informasi, sarana dan prasarana pelayanan, serta mekanisme pelayanan permohonan informasi dan penyelesaian keberatan informasi publik.
Ketua KI Sulteng, Drs. Indra A. Yosvidar, M.A.P, menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi bukan semata-mata untuk melakukan penilaian, tetapi juga menjadi ruang koordinasi, pembinaan, dan penguatan kapasitas badan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Melalui kegiatan ini, KI Sulteng mendorong Pemerintah Kota Palu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat peran PPID Utama, serta memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi publik secara mudah, cepat, tepat waktu, dan dengan biaya ringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah berharap kegiatan monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi momentum penguatan komitmen Pemerintah Kota Palu dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
Keterbukaan Informasi Publik Bukan Sekadar Kewajiban, Melainkan Wujud Komitmen Pemerintah dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat.
KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH
Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif.