SIGI, Kamis, 12 November 2026 – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Sigi yang berada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong penguatan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus memastikan badan publik menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Rombongan KI Sulteng dipimpin langsung oleh Ketua Drs. Indra A. Yosvidar, M.A.P, didampingi Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola Santi Rahmawaty, SE., M.Ak, Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik Hary Azis, S.Sos., M.Si, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik H. Moh. Rizky Lembah, S.H., M.H, serta Asisten Ahli.
Kedatangan rombongan KI Sulteng diterima langsung oleh Wakil Bupati Sigi, Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si, bersama jajaran PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi.
Dalam pertemuan tersebut, KI Sulteng melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan informasi publik, meliputi aspek kelembagaan PPID, pengelolaan dan penyediaan informasi publik, standar pelayanan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta mekanisme pelayanan permohonan informasi dan penanganan keberatan informasi publik.
Kehadiran Wakil Bupati Sigi dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dari koordinasi dan penguatan komitmen pimpinan daerah terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Dukungan pimpinan daerah diharapkan dapat memperkuat peran PPID Utama sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, KI Sulteng juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sigi untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh hak atas informasi secara mudah, cepat, tepat waktu, dan dengan biaya ringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KI Sulteng berharap sinergi antara Komisi Informasi dan Pemerintah Kabupaten Sigi dapat terus diperkuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan partisipatif.
Keterbukaan Informasi Publik Bukan Hanya Kewajiban Badan Publik, Tetapi Juga Fondasi dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintahan.
KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH
Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif.