PALU – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo Santik) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (2/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah diwakili langsung oleh Ketua KI Sulteng, Drs. Indra A. Yosvidar, M.A.P, bersama Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola, Santi Rahmawaty, SE., M.Ak.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik sekaligus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan informasi pada badan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya terkait pemenuhan standar layanan informasi publik, ketersediaan informasi yang wajib diumumkan, pengelolaan dokumentasi dan informasi, serta optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Melalui kegiatan ini, tim melakukan peninjauan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan layanan informasi publik sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu ditingkatkan agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Indra A. Yosvidar, M.A.P, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban setiap badan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurutnya, badan publik tidak hanya dituntut untuk menyediakan informasi, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses masyarakat secara mudah, cepat, tepat waktu, dan dengan cara yang sederhana.
Sementara itu, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Komisi Informasi Sulteng juga mendorong penguatan koordinasi dan tata kelola kelembagaan PPID agar penyelenggaraan layanan informasi publik semakin optimal. Hal ini penting untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik.
Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah berharap melalui pelaksanaan Monev ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dapat terus meningkatkan komitmen dan kualitas pelayanan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud sinergi antara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong terwujudnya badan publik yang informatif serta memperkuat budaya keterbukaan informasi publik di Sulawesi Tengah.