PALU – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo Santik) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (2/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah diwakili oleh Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik, Hary Azis, S.Sos., M.Si. dan diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik pada badan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya terkait pemenuhan standar layanan informasi publik, ketersediaan informasi yang wajib diumumkan, pengelolaan dokumentasi dan informasi, serta optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Melalui kegiatan ini, tim melakukan peninjauan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan layanan informasi publik sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu ditingkatkan agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komisioner KI Sulteng, Hary Azis, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban setiap badan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurutnya, badan publik tidak hanya dituntut untuk menyediakan informasi, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses masyarakat secara mudah, cepat, tepat waktu, dan dengan cara yang sederhana.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga menjadi ruang koordinasi dan penguatan pemahaman bagi badan publik dalam meningkatkan tata kelola layanan informasi melalui PPID, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dapat terpenuhi secara optimal.
Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah berharap melalui pelaksanaan Monev ini, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dapat terus meningkatkan komitmen dan kualitas pelayanan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendorong terwujudnya Sulawesi Tengah yang semakin informatif melalui penguatan implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik.